Homepage / Hukum Temuan BPK, Enam Pekerjaan Dinas PUCKTRP Mura Kurang Volume

Temuan BPK, Enam Pekerjaan Dinas PUCKTRP Mura Kurang Volume

Hukum, News, Pemerintahan872 Dilihat

MUSI RAWAS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan enam (6) paket pekerjaan proyek di Dinas PUCKTRP Kabupaten Musi Rawas kekurangan volume. Sehingga menyebabkan kelebihan bayar sebesar Rp113.421.214,69.

Rincian kelebihan bayar itu sebagai berikut:

1. CV KW Pembangunan Drainase Dusun Sungai Menyang Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti;

2. CV AP Pembangunan Drainase Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti;

3. CV Mol Pembangunan Jalan Setapak Jalan Lapangan B. Srikaton RT 06 Rw 03 Kec. Tugumulyo;

4. CV MN Pelebaran Jalan Lingkungan Desa Ngadirejo Kecamatan Tugumulyo;

5. CV MN Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo;

6. CV ZB Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Mataram Kecamatan Tugumulyo.

Menurut BPK kondisi tersebut diketahui tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 17 ayat (2), Pasal 27 ayat (4) huruf b, Pasal 27 ayat (6) huruf b dan Pasal 57 ayat (2). Dan juga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Pasal 4.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Musi Rawas menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut berdasarkan rekomendasi yang diberikan BPK.

Aliansi Pemuda Silampari Bersatu (APSB) melalui Koordinatornya Alam Budi Kesuma menilai bahwa temuan BPK terkait kelebihan pembayaran pada Dinas PUCKTRP adalah suatu indikasi serius terhadap potensi penyalahgunaan dana publik, sehingga harus segera diambil tindakan tegas dan transparan agar integritas pemerintah daerah tetap terjaga.

Dalam keterangannya, Alam Budi Kesuma menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

“Kami menekankan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak boleh ada penyimpangan atau pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara,” ujar Alam Budi Kesuma dengan tegas. Senin (22/01/2024).

Sumber : https://tintabangsa.com/2024/01/22/6-proyek-dinas-pucktrp-musi-rawas-jadi-temuan-bpk/

Post Views: 872

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

64 komentar

News Feed

No More Posts Available.

No more pages to load.