PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Irjen Pol Sandi Nugroho memberikan penekanan bahwa juragan polisi adalah masyarakat. Bagi institusi Polri, masyarakat bukanlah sekadar objek pengamanan, melainkan ‘juragan’ sesungguhnya yang memegang hak tertinggi untuk menilai dan mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum.
Pernyataan tegas dan bernada humanis tersebut ditekankan Kapolda saat memberikan arahan kepada para Pejabat Utama (PJU) dalam agenda rutin Coffee Morning di Ruang Transit Gedung Presisi Polda Sumsel, Kamis (2/4/2026) pagi.
“Kita harus selalu ingat dan tanamkan, bahwa pelanggan kita, juragan kita adalah masyarakat. Boleh saja kita di internal merasa sudah bekerja dengan baik, tapi pada akhirnya yang berhak menilai adalah masyarakat sebagai ‘juragan’ kita,” tegas Kapolda Sumsel.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada sang ‘juragan’, Kapolda menginstruksikan jajarannya untuk membuang jauh-jauh sikap anti kritik. Ia secara khusus meminta jajarannya proaktif membuka ruang diskusi dan mengundang berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan langsung kepada Polda Sumsel.
“Kita akan mengundang sejumlah komunitas masyarakat secara bergiliran, dari mulai yang soft, medium, sampai yang hard. Bahkan, kelompok masyarakat yang selama ini gemar mengkritik polisi pun akan kita undang secara khusus. Kita tidak anti kritik. Justru masukan tajam dari mereka adalah ‘cermin’ bagi kita untuk terus memperbaiki tata kelola kepolisian di lapangan,” urainya.
Agenda Coffee Morning yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB ini sendiri diawali dengan paparan teknis dari Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Sumsel, Kombes Pol (KBP) Budi Santosa. Di hadapan Kapolda dan para PJU, KBP Budi Santosa membedah secara komprehensif mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang logistik Polri, serta optimalisasi penggunaan aset untuk menunjang kelancaran anggota di lapangan. Seluruh kesiapan logistik, sarana, dan prasarana tersebut ditekankan harus bermuara pada satu tujuan utama: memberikan pelayanan yang maksimal dan responsif kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Kapolda meminta Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) untuk memfasilitasi ruang pertemuan tatap muka antara polisi dan warga guna merealisasikan pendekatan humanis tersebut.
“Jika kita sudah bersinergi, mendengar langsung dari masyarakat selaku ‘juragan’ kita, kita bisa meredam berbagai potensi konflik sejak dini. Harapannya, ketika kita membutuhkan dukungan dalam bertugas, masyarakat sudah merasa menjadi satu bagian tim pemelihara Kamtibmas bersama Polri,” tutup Kapolda Sumsel.
