PRABUMULIH – Reformasi kelembagaan Polri memasuki fase berbasis riset nasional. Tim Puslitbang Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumsel untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan serta optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penelitian digelar di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026), dan menjadi bagian dari arsitektur besar reformasi Polri berbasis data, evaluasi ilmiah, serta penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, KBP Yudi Chandra E, S.I.K., M.H., guna memaparkan praktik, tantangan, dan kebutuhan penguatan fungsi tipikor di lapangan.
Penelitian ini tidak sekadar mengumpulkan data administratif. Tim mengkaji secara komprehensif tiga aspek kunci : Kapasitas dan kualitas SDM penyidik tipikor, Transformasi mindset dan budaya integritas, Struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi
Pendekatan ini menempatkan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka seluruh ruang diskusi agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby Kusumawardhana.
Selain tipikor, penelitian juga mengkaji peran Polri dalam mendukung implementasi program MBG sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju Indonesia Emas.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat validitas dan integritas hasil penelitian.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penelitian Puslitbang Polri merupakan langkah konkret dalam memastikan reformasi berjalan terarah.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus terukur dan berbasis riset. Wilayah Sumsel menjadi bagian dari penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap program MBG menunjukkan peran Polri tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga stabilitas dan pengawasan kebijakan strategis negara.
